Jawaban Soal Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Jawaban soal  fungsi produksi Cobb-Douglas:

Dik :

Pk = $8
Pl = $1
Q = 4K 1/2 L1/4
C = $48

Dit :

a.  Jumlah input K dan L pada biaya terendah

b.  Jumlah output (least cost combination)

c.  Persentase perubahan output (K ↑8%)

d.  Persentase perubahan output (L↑10%)

e.  Persentase perubahan output (K,L↑10%)

f.   Skala produksi

g.  perbandingan tingkat penggunaan input K dan L.

Jawab :

Jumlah input K dan L.

Q = 4K 1/2 L1/4

MP X = ∂Q/∂K

= 4(½)K -1/2 L1/4

= 2K -1/2 L1/4

MP L = ∂Q/∂L

= 4K 1/2 (¼)L3/4

= K1/2 L -1/4

2K -1/2 L 3/4 =

8K 1/2 L-3/4 |:2

K-1/2 L3/4 = 4K 1/2 L-3/4

L = 4K

C = PKK +P LL

48 = 8K + L

48 = 8K + 4K

48 = 12K

K = 4

L = 4K = 4(4) = 16

Maka, Jumlah input K dan L yang digunakan adalah sebesar 4 unit dan 16 unit.

Jumlah output.

Q = 4(4) 1/2 (16) 1/4

= 4(2)(2) = 16

Maka, jumlah output yang dihasilkan pada kondisi least cost combination adalah sebesar 16 unit.  Persentase perubahan output (K ↑8%).  Besarnya koefisien elastisitas input K adalah ½, artinya jika input K ditambah 1% sedangkan input lain dan teknologi yang digunakan tidak berubah, maka output akan meningkat sebanyak ½%.

Besarnya penjumlahan koefisien untuk elastisitas input K dan input L adalah ½ + ¼ = ¾, artinya jika input K dan input L masing-masing ditambah 1% sedangkan teknologi yang digunakan tetap, maka output akan meningkat ¾%. Maka, jika input modal (K) dan tenaga kerja (L) masing-masing ditambah 10% sedangkan teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah, jumlah output akan meningkat sebanyak 7,5%.

Skala Produksi

Besarnya penjumlahan koefisien elastisitas input K dan input L adalah :

½ + ¼ =¾

¾ = 0,75 < 1. (decreasing return to scale ).

Perbandingan tingkat penggunaan input.

Koefisien elastisitas input K (EK = ½) lebih besar daripada koefisien elastisitas input L (EL = ¼) sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses produksi tersebut adalah capital intensive .

Koperasi Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang

Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan-badan hukum operasi

Prinsip Koperasi Indonesia

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota
4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Status Koperasi

Koperasi adalah badan hukum :

• Didirikan dengan akta pendirian
• Disahkan oleh pemerintah
• Diumumkan dalam berita negara

Dibentuk berdasarkan undang-undang.

PENGURUS KOPERASI

1. Pengurus adalah pelaksana dari amanah para anggota yang diputuskan dalam Rapat Anggota.
2. Pengaturan pengurus meliputi antara lain : persyaratan, tugas, kewajiban dan wewenang serta masa jabatan pengurus.
3. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RA.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus lain dan pengawas.
5. Jumlah Pengurus gasal.
6. Mempunyai wewenang antara lain :                                                                                              - mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
    - menerima atau menolak anggota sesuai AD.
    - mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha.
7. Bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi kepada anggota melalui RA. 
8. Kualitas pengurus sangat mempengaruhi keberhasilan koperasi

Sejarah koperasi di Indonesia

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi.  Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.  Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).

Ref :
id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

www.depkop.go.id/phocadownload/Tata.../informasi_perkoperasian.pdf‎

Hans, Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980

Ekonomi Koperasi - Tugas Kelompok Softskill

Nama Kelompok : 

1.  .   GISAURA ISKANDAR      (23212175)
2.    . NOVA MILINA                 (25212380)
3.      PUTRI KUSUMANDARI    (25212771)
4.      RIVALDI SAMAH             (26212489)
5.      REZKY KURNIA R.          (26212223)
6.      SHINTA NOVIYANA P.     (26212985)

Kelas : 2EB02

 

Tugas 4

1.  Jelaskan jika terjadi peredaran uang di Indonesia dianggap dapat menimbulkan inflasi maka BI sebagai pelaksana kebijakan moneter akan melakukan apa saja?

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali.

Dalam melaksanakan pengendalian moneter Bank Indonesia diberikan kewenangan dalam menggunakan instrumen moneter berupa tetapi tidak terbatas pada:

·         Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

·         Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

·         Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

·         Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

2.  Faktor utama yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP.  Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang sebagai berikut:

·  Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki : Sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara berbeda. Jarang sekali suatu negara dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu masing-masing negara harus melakukan pertukaran.

·  Efisiensi (penghematan biaya produksi) : dengan adanya perdagangan internasional suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil.

·  Tingkat teknologi yang digunakan : Beberapa negara yang telah menggunakan teknologi lebih modern dapat memproduksi barang dengan harga lebih murah daripada yang menggunakan teknologi sederhana. Sebagai conto indonesia mengimpor mobil dari jepang karena jepang telah maju dalam teknologi pembuatan mobil

·  Selera : Indonesia mengimpor buah apel dari Amerika Serikat padahalbuah apel dapat dihasilkan di dalam negeri. Buah apel dari Amerika Serikat menurut sebagian orang lebih mengundang selera dibandingkan buah apel lokal.

3.  Ciri-ciri suatu negara yang telah berhasil membangun negaranya

Menentukan suatu negara tergolong negara maju atau negara berkembang tidak hanya dipandang dari sudut pendapatan per kapita negara tersebut. Banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan seperti perumbuhan penduduk, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, angka kelahiran dan kematian, angka harapan hidup dan sebagainya.

·         Negara Maju

Negara maju dapat didefinisikan sebagai suatu negara yang memiliki tingkat kemakmuran penduduk yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan negera lainnya. Adapun ciri-ciri negara maju, adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri dan jasa

2. Pendapatan perkapitanya tinggi, yaitu di atas 10.000 US $.

3. Sektor pertanian dikelola secara intensif dan menggunakan alat- alat modern.

4. Sumber daya manusianya berkualitas baik/tinggi.

5. Pertumbuhan penduduk rendah yaitu 0,1% - 1% setiap tahunnya.

6. Angka kelahiran dan angka kemtian relatif rendah, sedangkan angka harapan hidup mencapai rata-rata di atas 67,5 tahun.

7. Tingkat pendidikan penduduknya tinggi.

8. Konsentrasi penduduk banyak di perkotaan.

·         Negara Berkembang

Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Hal ini yang penyebabkan negara- negara berkembang terus berusaha bergerak maju membangun negaranya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan penduduknya.

Adapun ciri-ciri negara berkembang, adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian.

2. Pendapatan per kapita rendah yaitu di bawah 10.000 US $.

3. Tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi yaitu di atas 2 %

4. Tingkat pengangguran sangat tinggi dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan.

5. Kualitas sumber daya manusianya rendah, sehinga penguasaan ilmu dan teknologi terhambat.

6. Pendidikan formal dan non formal krang memadai.

7. Ketergantungan terhadap negara maju sangat tinggi.

8. Mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan.

4.  Benarkah inflasi selalu merugikan?

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.  Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, inflasi tidak selalu merugikan karena inflasi secara langsung selalu mengikuti pertumbuhan masyarakat. Sehingga ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka inflasi akan meningkat pula secara global, tapi jika pendapatan masyarakat menurun maka inflasi juga akan ikut turun. Jadi inflasi akan terus mengikuti gerak pendapatan dan pertumbuhan masyarakat dalam suatu negara.

Referensi:

http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional

http://putriazhary.blogspot.com/2013/05/tugas-4.html

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter2/Inflation+Targeting/Peran+Kebijakan+Moneter/

http://economyarka9bungtomo.blogspot.com/2012/10/faktor-faktor-penyebab-timbulnya.html

Tugas 3

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

I.                   PENDAHULUAN

Penanaman modal yang sering disebut juga investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Adanya modal dalam sebuah perusahaan menjamin berlangsungnya proses produksi. Dengan kata lain, adanya modal dalam suatu perusahaan yang diperoleh dari penanaman modal memungkinkan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. (Sadono Sukirno: 121).

Investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara yang sedang berkembang, dengan demikian investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja. Investasi sebagai penanaman modal atau sering disebut juga dengan pembentukan modal merupakan suatu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat suatu negara. Karena itu, dalam pembangunan ekonomi, peranan investasi sangatlah penting. Semakin tinggi investasi, pendapatan nasional akan mengalami peningkatan karena peningkatan terhadap barang dan jasa bertambah.

Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya      pertumbuhan   ekonomi, hal ini mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya   menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan  iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing.  Begitupun dengan Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan investasi sebagai motor   penggerak pembangunan ekonomi. (Dumairy, 1996: 13)

Berkenaan dengan adanya tujuan negara yaitu pembangunan nasional yang kemudian untuk melaksanakan pembangunan tersebut membutuhkan modal terhadap pengelolaannya, sehingga pemerintah mengupayakan kepada pihak-pihak yang berkeinginan menanamkan modal untuk ikut serta dalam membangun negara ini. Untuk itu diperlukan berbagai peraturan mengenai penanaman modal agar menciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif.

II.                RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukkan diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1.      Apa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri?

2.      Bagaimana cara melakukan penanaman modal dalam negeri?

III.             PEMBAHASAN

1.      Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanam modal Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Negeri, Badan Usaha Negeri, dan/atau Pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal; di wilayah negara Republik Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi PMDN

·         Potensi dan karakteristik suatu daerah

·         Budaya masyarakat

·         Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional

·         Peta politik daerah dan nasional

·      Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

 Syarat-syarat PMDN

·         Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung

·         Pelaku Investasi : Negara dan swasta

Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

·         Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah

·    Perizinan dan perpajakan: memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain: izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll

·         Batas waktu berusaha: merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah

·   Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

2.      Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri

Penyelenggaraan urusan penanaman modal sudah ditentukan dalam Pasal 30 UUPM, karena pemerintah atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Dalam penyelenggaran penanaman modal dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraannya. Dalam keinginan tersebut, pemerintah mengeluarkan pengaturan mengenai tata cara dalam penanaman modal. Pengaturan tersebut yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.

a.       Kegiatan Persiapan

Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, harus terlebih dahulu mempelajari daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanam modal. Setelah mempelajari yang cukup mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penanaman modal. Calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada kepala BKPM (Meninves). Apabila permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan penanaman modal yang berlaku, ketua BKPM mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal yang juga berlaku sebagai persetujuan prinsip.

b.      Pedoman dan Tata Cara Permohonan

Bagi calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada kepala BKPM atau ketua BKPMD setempat. Penanaman modal yang telah memperoleh surat persetujuan yang dalam hal ini dikeluarkan oleh kepala perwakilan setempat, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam mengajukan permohonan PMDN dan PMA, calon penanam modal berpedoman kepada:

1)      Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal,

2)      Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan,

3)      Serta ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

c.       Prosedur dan Syarat-Syarat

Penanaman modal dalam negeri merupakan suatu kegiatan yang menanamkan modal yang berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 5 Keputusan Kepala BKPM Nomor 70/SK/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.57/SK/2004 telah ditentukan prosedur dalam pengajuan permohonan baru dalam rangka PMDN. Pihak yang dapat mengajukan permohonan ini, adalah:

1)      Perseroan Terbatas (PT),

2)      Commanditaire Vennootscop (CV),

3)      Firma,

4)      Badan Usaha Koperasi,

5)      BUMN,

6)      BUMD, atau

7)      Perorangan.

Permohonan penanaman modal baru ini diajukan kepada kepala BKPM dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan model I/PMDN. Formulir model I PMDN ini telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi calon penanam modal untuk mengajukan permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus diisi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi :

1) Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan menteri kehakiman (nomor dan tanggal), alamat lengkap.

2)    Keterangan rencana proyek yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek (kabupaten, kota, provinsi), produksi pertahun, pemasaran pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek, dan pernyataan.

Dalam permohonan itu dilampirkan hal-hal diantaranya:

1)    Bukti diri pemohon, yang meliputi rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa, atau rekaman anggaran dasar bagi badan uasaha koperasi, atau rekaman KTP untuk perorangan.

2)    Surat kuasa dari yang berhak apabila penanda tangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

3)      Rekaman nomor pokok wajib pajak (NPWP) pemohon.

4)      Uraian rencana kegiatan.

5)      Persyaratan dan/atau ketentuan sektorial tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah.

6)      Bagi bidang usaha yang di persyaratkan kemitraan ;

a)  Kesepakatan atau perjanjian kerja sama tetulis mengenai kesepakatan bemitra dengan usaha kecil, antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.

b) Akta pendirian atau perubahannya mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.

c)   Surat pernyataan di atas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil.

Berdasarkan atas permohonan dan persyaratan tersebut secara lengkap, BKPM dalam waktu 10 (sepuluh) hari menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN). Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan UU No. 25/2007 tentang UUPM, yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha atau izin usaha tetap serta sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap merupakan izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas SP PMDN yang diperoleh persetujuan. Surat persetujuan penanaman modal dalam negeri yang telah ditanda tangani oleh BKPM disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait, yaitu :

1)      Menteri Dalam Negeri;

2)      Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

3)      Menteri Keuangan;

4)      Menteri Negara Agraria / Kepala BKPM;

5)      Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Bapedal;

6)   Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan usaha kecil);

7)      Gubernur Bank Indonesa;

8)      Gubernur Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan;

9)      Direktur Jendral Teknis yang bersangkutan;

10)  Direktur Jendral Pajak;

11)  Direktur Jendral Bea dan Cukai

12)  Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan;

13)  Ketua BKPMD yang bersangkutan;

14)  Kepala dinas instansi teknis kabupaten/kota terkait.

IV.             KESIMPULAN

1.      Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha. Penanaman modal dalam negeri dilakukan untuk untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Bidang usaha yang digarap PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia.

2.     Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan tata cara mengenai penanaman modal untuk dipatuhi oleh warga negara agar menciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif.

V.                SARAN

1.        Penanaman modal dalam negeri sebaiknya ditingkatkan sehingga dapat membantu pembangunan di dalam negeri. Untuk meningkatkannya dengan cara menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang mendukung. Serta diperlukan pula untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

2.        Peraturan dan tata cara yang ditetapkan pemerintah sebaiknya dipatuhi agar proses penanaman modal jauh lebih kondusif dan promotif

VI.             REFERENSI

repository.upi.edu/operator/upload/s_pek_044180_chapter1.pdf

www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/205711039/BAB3.pdf

http://galihpangestu14.wordpress.com/2011/05/08/penanaman-modal-dalam-negeri

VII.          PENYUSUN

1.      Rezky Kurnia R                            26212223                    1EB14

2.      Risda Aditya                                 26212453                    1EB14

3.      Wurri Dewasasri                            27212773                    1EB14

4.      Youshua Rajiv R                           28212231                    1EB14